Hurriyah: Revisi UU Pemilu Harus Jaminan Keterwakilan Perempuan
Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah menegaskan pentingnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) agar ...
Berita
TAUD Desak Kejari Jakpus Serahkan Turunan Berkas Empat Tahanan Politik
Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti permohonan turunan berkas perkara serta penangguhan penahanan bagi empat tersangka ...
Berita
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Keterwakilan Perempuan Lewat Revisi UU Pemilu
Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin mengatakan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam ...
Berita
AKD DPR Wajib Memuat Keterwakilan Perempuan untuk Kebijakan yang Holistik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 169/PPU-XXII/2024 menegaskan kewajiban terhadap keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR perlu ditindaklanjuti. ...
Berita
AJI: Gugatan Amran ke Tempo Berpotensi Mengancam Kebebasan Pers
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11). Aksi ini merupakan bentuk ...
Perludem Dorong Pemilu Inklusif dan Hak Politik Disabilitas Harus Dijamin
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh ...
Berita
Aksesibilitas Pemilu Masih Jadi Tantangan Implementasi
Staf Ahli Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Zaid menegaskan bahwa pemenuhan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan serius, terutama pada tataran ...
Berita
MK Wajibkan Ada Perwakilan Perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menata ulang seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) agar keterwakilan perempuan terdistribusi secara merata dan berimbang, ...
Berita
MK Dorong Fraksi DPR Perkuat Keterwakilan Perempuan di AKD
Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti masih minimnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Dalam pertimbangannya dalam perkara Nomor 169/PUU-XXII/2025 Mahkamah ...
Berita
MK Putuskan Pimpinan AKD Wajib Penuhi Kuota Perempuan 30 Persen
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) harus memuat kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Mahkamah menilai bahwa pemenuhan kuota ...
