Author: AJID FUAD MUZAKI
DKPP Bakal Bahas Dugaan Pelanggaran KPU RI Terkait Keterwakilan Perempuan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI dalam perkara keterwakilan perempuan dalam pemilu. Perkara Nomor ...Kesiapan Logistik Pilkada Capai 60 Persen, KPU Pastikan Distribusi Tepat Waktu
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen ...Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi IX
Newsletter edisi Oktober 2024 membahas isu utama terkait penghapusan kolom tabulasi suara dalam Sirekap, yang memicu kekhawatiran mengenai transparansi dan ...Minimnya Keterlibatan Perempuan di Kabinet Pemerintahan Baru
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memprediksi jumlah keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo ...JagaSuara2024 Luncurkan Aplikasi Pemantauan Suara Pilkada 2024 untuk Perkuat Transparansi Pemilu
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi JagaSuara2024 resmi meluncurkan platform ...Kekosongan Pengawasan UU PDP Menjelang Pilkada: Kesiapan Pemerintah Dipertanyakan
Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali ...Kesiapan Data Pribadi Pemilu di Tengah Implementasi UU PDP
Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali ...Pentingnya Kepatuhan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu
Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai calon kepala daerah yang terbukti mencatut nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencalonkan ...Kekosongan Regulasi UU PDP dalam Pemilu
Peneliti Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas mengatakan pada gelaran pemilu terdapat ketentuan yang tidak sepenuhnya logis, ...ICW Ungkap Potensi Pemborosan 2 Triliun dari Tunjangan Perumahan DPR
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap potensi pemborosan anggaran negara terkait pemberian tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode ...
