Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. “Macam disabilitas itu banyak. Tapi undang-undang hanya menyertakan template tuna netra,” kata pegiat Pusat Pemilihan Umum Akses …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
Pelegalan Perkawinan Anak dalam Syarat Memilih
Syarat “sudah atau pernah kawin” untuk berhak pilih terdapat permasalahan yang lebih prinsip dibanding soal kompleksitas pendataan pemilu. Pemberian hak pilih pada warga yang “sudah atau pernah kawin” di bawah 17 tahun merupakan pelegalan perkawinan anak. Selain regulasi yang tak …
Read More »Kualitas Calon Masih Penentu Tingkat Partisipasi Pilkada Banten
Kualitas calon dan kerja pemerintahan terpilih hasil pemilu yang merepresentasikan kekerabatan dinilai jadi sebab tak menariknya pilkada bagi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Petahana yang tak mengubah pemerintahan jadi lebih baik serta calon lain yang merupakan wajah …
Read More »Pilkada 2018 di Banten: Evaluasi Provinsi untuk Kabupaten/Kota
Partisipasi pemilih di Pilkada Provinsi Banten 2017 meningkat tapi relatif belum tinggi. Kualitas calon dan kerja pemerintahan terpilih hasil pemilu yang merepresentasikan kekerabatan dinilai jadi sebab tak menariknya pilkada bagi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Komisi Pemilihan …
Read More »Gambaran Daftar Pemilih Pilkada 2018
TITI ANGGRAINI: Kesimpulan Perempuan Lebih Korup Tak Adil Sejak Pikiran
Ada anggapan makin tingginya representasi perempuan memperburuk kualitas pemerintahan. Setelah kebijakan afirmasi perempuan diterapkan sebagai buah Reformasi, representasi perempuan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah perempuan seperti seiring dengan peningkatan kasus korupsi. Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini …
Read More »HEROIK MUTAQIN PRATAMA: Korupsi e-KTP Pertanda Besar Partai Politik Harus Menata Ulang Sistem Keuangan
Transparency International Indonesia mempublikasikan hasi survei persepsi yang menempatkan partai politik dan DPR sebagai kelembagaan yang paling korup. Korupsi KTP elektronik (e-KTP) semua fraksi partai melalui anggota dewan di Komisi II seperti membulatkan persepsi itu. Bagaimana perspektif kepemiluan menjelaskan keadaan …
Read More »Pemilih Tetap Kota Bekasi Bakal Bertambah 170 Ribu Orang
BEKASI – Sebanyak 1,8 juta jiwa warga Bekasi, Jawa Barat, diperkirakan mencoblos dalam pemilihan Wali Kota Bekasi tahun depan. Jumlah itu meningkat 5 persen dari peserta pemilihan legislatif pada 2014. “Kami akan merekapitulasi daftar potensial pemilih terlebih dulu,” ujar Ketua …
Read More »KPU Bandung Bangun “Bale Pinter Pemilu”
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung membangun Bale Pinter Pemilu. Bale Pinter Pemilu ini selain menyediakan fasilitas edukasi bagi ragam segmentasi: gender, marginal, keagamaan, disabilitas, pemula, dan pra pemula. “Kantor KPU Kabupaten Bandung sudah mendahului KPU Provinsi Jawa Barat dengan …
Read More »Tahapan Jangan Dikorbankan
DPR Menyerahkan kepada KPU dan Pemerintah JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan tidak mengorbankan waktu tahapan Pemilu 2019 demi mengakomodasi pembahasan RUU yang terus molor. Waktu tahapan yang memadai tetap dibutuhkan. …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal