Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, Usep berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di [email protected].
Netizen menolak penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini berjumlah 560 kursi. Bisa dibilang, semua netizen menolak penambahan kursi karena semua ...
Netizen menolak saksi partai politik dalam pungut-hitung suara dibiayai negara. Penjagaan suara partai di tempat pemungutan suara hingga penghitungan akhir merupakan tanggung jawab ...
Anggota Panitia Khusus Undang-undang Pemilu (Pansus UU Pemilu), Arif Wibowo berpendapat tak setuju mempermanenkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga tingkat kabupaten/kota. Malah, wakil ...
Aceh Institute mengusulkan penguatan kemandirian penyelenggara pemilu di Aceh melalui undang-undang pemilu. Selain membagi kewenangan pemilihan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh ...
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta syarat pemilih sudah/pernah kawin dihapus melalui rancangan undang-undang pemilu. Syarat ini tak sinkron dengan upaya perlindungan ...
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerjasama dengan enam perguruan tinggi melakukan penelitian, pemaparan, dan publikasi etika pemilu. Kampus dinilai sebagai mitra strategis perluasan ...
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, ...
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, ...
9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju kelembagaan penyelenggara pemilu permanen hingga kabupaten/kota. Ini tak hanya berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum ...
9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju “sudah/pernah kawin” di bawah umur jadi syarat memilih. Dengan ini, DPR berarti mempertahankan pelegalan ...