Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis semata. Reformasi pemilu ...

Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai penolakan luas dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat antikorupsi. Gagasan tersebut dinilai ...

Gagasan kodifikasi Undang-Undang Pemilu mulai menemukan ruang perdebatan yang lebih luas. Pemerintah membuka peluang masyarakat sipil menyusun draf utuh kodifikasi yang dapat menjadi ...

Reformasi pemilu tidak cukup dilakukan dengan menambal kekurangan dari satu penyelenggaraan pemilu ke pemilu berikutnya. Koalisi masyarakat sipil mendorong agar proses kodifikasi revisi ...

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) oleh DPR RI pada 18 November 2025 menandai babak baru pembaruan hukum acara pidana di ...

Dua dekade kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik belum banyak mengubah komposisi lembaga legislatif. Hingga kini, jumlah perempuan yang duduk di ...

Wacana kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka sebagai upaya menjawab berbagai persoalan struktural demokrasi elektoral Indonesia. Dalam Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan Perkumpulan ...

Upaya memperbaiki kualitas demokrasi elektoral Indonesia kembali menguat melalui usulan kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang digagas Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu. Salah ...

Kebebasan pers di Indonesia menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Kekerasan terhadap jurnalis, media, narasumber, hingga pers mahasiswa terus terjadi dengan pola yang berulang. ...

Pemilihan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta sudah hampir berakhir, tinggal menunggu beberapa waktu ke depan. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta ...