Liputan Khusus

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Revisi UU Pemilu Segera Dibahas

0

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu memperingatkan kondisi demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Indonesia disebut tidak lagi sekadar mengalami kemunduran demokrasi, tetapi telah memasuki fase yang lebih serius, yakni kehancuran demokrasi. Koalisi menilai pembenahan sistem pemilu melalui revisi Undang-Undang Pemilu menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah berulangnya persoalan serupa pada Pemilu 2029.

Peringatan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta (9/4). Sejumlah pegiat demokrasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menyoroti berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari ketimpangan kompetisi elektoral, integritas penyelenggara, hingga lemahnya komitmen politik pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan regulasi.

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz, mengatakan gejala penurunan kualitas demokrasi Indonesia sebenarnya telah terlihat sejak 2019. Namun, situasi pasca Pemilu 2024 menunjukkan perubahan yang lebih mengkhawatirkan. Jika sebelumnya publik masih membicarakan fenomena democratic gaslighting, yakni ketika praktik demokrasi tampak berjalan normal meskipun terdapat penyimpangan, kondisi saat ini dinilai telah memasuki tahap yang lebih serius.

“Pasca Pemilu 2024, kita sudah sampai pada kehancuran demokrasi itu sendiri,” ujar Kahfi.

Secara akademik, Kahfi menjelaskan, kondisi tersebut sejalan dengan temuan Sana Jaffrey dan Eve Warburton yang menempatkan Indonesia di ambang competitive authoritarianism. Istilah tersebut merujuk pada sistem pemerintahan yang masih menyelenggarakan pemilu, tetapi kompetisi politik di dalamnya tidak berlangsung secara adil dan setara.

Penilaian itu juga diperkuat oleh laporan Varieties of Democracy (V-Dem) 2025 yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai electoral autocracy. Klasifikasi tersebut menunjukkan perubahan status Indonesia dari demokrasi elektoral menuju rezim otokrasi elektoral.

“Kita masih punya pemilu lima tahunan, tetapi tidak ada kompetisi yang sesungguhnya di dalamnya,” kata Kahfi.

Ketimpangan Kompetisi dan Persoalan Integritas Penyelenggara

Koalisi menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 memperlihatkan sejumlah persoalan yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi. Kontroversi yang muncul antara lain dugaan mobilisasi sumber daya negara untuk kepentingan elektoral hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai kerangka hukum pemilu saat ini belum mampu menjamin kompetisi yang setara, terutama ketika petahana atau pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan ikut berkontestasi.

Ia mencontohkan dukungan Presiden Joko Widodo terhadap pasangan Prabowo Subianto–Gibran pada Pemilu 2024. Menurut Charles, posisi petahana memberikan akses terhadap sumber daya negara yang luas, mulai dari aparatur sipil negara hingga aparat keamanan. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan antara peserta pemilu.

“Kalau praktik seperti ini terus terjadi, esensi demokrasi itu sendiri menjadi dipertanyakan,” tegasnya.

Selain persoalan kesetaraan kompetisi, integritas penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, menilai integritas penyelenggara merupakan salah satu prasyarat mendasar bagi terselenggaranya pemilu yang dipercaya publik.

Ia mencontohkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pembulatan kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sebagai salah satu persoalan yang menunjukkan adanya masalah dalam penerapan prinsip dan etika penyelenggaraan pemilu.

“Ketika penyelenggara pemilunya sudah diragukan integritasnya, maka sulit bagi publik untuk percaya pada proses maupun hasil pemilu,” ujar Almas.

Persoalan integritas tersebut tidak dapat dilepaskan dari desain seleksi anggota penyelenggara pemilu. Koalisi menilai proses seleksi selama ini masih menyisakan kelemahan, mulai dari pembentukan tim seleksi hingga mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Desain seleksi yang tidak optimal berpotensi memengaruhi kapasitas, integritas, dan independensi anggota KPU maupun Bawaslu.

Kekhawatiran tersebut semakin relevan karena tahapan awal seleksi penyelenggara Pemilu 2029 dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026. Tanpa pembenahan regulasi, proses seleksi dikhawatirkan kembali mengulang persoalan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Mandeknya Revisi UU Pemilu dan Dugaan Mempertahankan Status Quo

Di tengah berbagai persoalan tersebut, koalisi menyoroti belum dimulainya pembahasan revisi UU Pemilu oleh DPR dan pemerintah. Padahal, kebutuhan pembaruan regulasi telah disuarakan sejak evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Koalisi menilai stagnasi pembahasan revisi UU Pemilu tidak dapat dipandang sebagai keterlambatan administratif semata. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen politik pembentuk undang-undang terhadap pembenahan sistem pemilu dan penguatan demokrasi elektoral.

Penundaan yang berlangsung hingga memasuki tahun kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) juga memunculkan dugaan adanya kesengajaan untuk mempertahankan status quo regulasi yang berlaku. Koalisi menilai situasi tersebut berpotensi menghambat perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang selama ini dinilai menguntungkan aktor politik tertentu.

Dalam pernyataan tertulis pada 9 April 2026, koalisi mengingatkan bahwa pemilu yang tidak demokratis justru dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kekuasaan otoriter, alih-alih menjadi sarana konsolidasi demokrasi.

“Karena itu, stagnasi legislasi dinilai sebagai persoalan struktural yang mengancam proses demokratisasi,” tegas koalisi.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Nur Ramadhan, mengatakan revisi UU Pemilu tidak lagi dapat dipandang sebagai agenda administratif atau rutinitas legislasi. Pembaruan regulasi merupakan langkah penting untuk memperbaiki berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, berbagai evaluasi dan masukan pasca Pemilu 2024 telah tersedia, tetapi belum ditindaklanjuti secara serius oleh pembentuk undang-undang. Karena itu, DPR sebagai pengusul RUU diminta segera menyelesaikan naskah akademik dan draf perubahan UU Pemilu serta membuka dokumen tersebut kepada publik.

“Kami meminta DPR sebagai pengusul RUU untuk segera menyelesaikan naskah akademik dan draf perubahan UU Pemilu, serta mempublikasikannya sehingga publik dapat memberikan masukan,” ujarnya.

Muhammad juga menilai tidak dimulainya pembahasan revisi UU Pemilu menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan DPR dan pemerintah dalam melakukan pembenahan. Menurutnya, penundaan tersebut bahkan mengarah pada dugaan adanya kehendak untuk mempertahankan ketentuan yang berlaku.

“Tidak dimulainya pembahasan menimbulkan dugaan adanya kesengajaan untuk mempertahankan status quo,” katanya. []

KPPOD Dorong Perspektif Daerah dalam Revisi UU Pemilu

Previous article

Koalisi Tolak Opsi Perppu untuk Revisi UU Pemilu

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *