Opini
Mengapa Pilkada Serentak Harus Diundur?
Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014) mengatur “Pemungutan ...
Opini
Ranjau-Ranjau Perppu Pilkada
Rencananya KPU akan menggelar Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (sebut saja dengan Pilkada) secara serentak di 240 Kabupaten dan tujuh provinsi pada sekitar ...
Opini
Pemilu 2014: Berkah Partisipasi dan Keterbukaan
Pemilu 2014, proses dan hasilnya, merupakan momen sangat penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Negara bhineka dengan ragam dimensinya telah menyelenggarakan pemilu dengan ...
Opini
Inklusivitas Pemilu untuk Keterwakilan Perempuan
Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 pada 14 Mei ...
Opini
Partisipasi Politik Perempuan 2014 dan 2019
Jika mengevaluasi hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014, kita menemukan kekhawatiran akademisi gerakan perempuan, Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapanâ€. Menurut ...
Opini
Menyoal Demokratisasi Partai
Pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2014 memang telah usai, namun Pilpres tersebut telah banyak “memakan korban†salah satunya yaitu Nusron Wahid ...
Opini
Menegaskan Kehadiran Perempuan di Parlemen
29 September 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Permohonan yang dikabulkan adalah soal ...
Opini
UU Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi dari Venezuela
Ditetapkannya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dengan cara pemilihan di DPRD menjadi titik kulminasi runtuhnya partisipasi rakyat dalam membangun demokrasi. Partisipasi rakyat ...
Opini
Mimpi Museum Pemilu
Di ujung masa baktinya sebagai Kepala Negara RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan kado istimewa berupa peresmian Museum Kepresidenan Balai Kirti di ...
Opini
Pemilu Serentak dan Politik Massa: Belajar dari Brasil
23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Putusan MK mengenai pemilu serentak merupakan kemajuan tata negara Indonesia yang ...











