By Jumat (18/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat koordinasi bersama penyedia logistik Pemilu 2019 dan para stakeholder terkait. Dalam rapat terbuka tersebut, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, kontrak pencetakan surat suara diselesaikan pada Jumat dan mulai diproduksi pada Sabtu (19/1). KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadakan pemantauan di tiga titik, yakni Jakarta, Makassar, dan Jawa Timur.
“Hari ini akan diselesaikan seluruh kontraknya. Direncnakana besok sudah mulai dilakukan produksi surat suara. Kami akan melakukan monitoring langsung untuk produksi perdana ini di tiga titik,” kata Arief pada kegiatan tersebut di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Arief menjelaskan, bahwa logistik yang diproduksi oleh KPU terdiri atas dua kategori, yakni logistik untuk kepentingan tahapan dan logistik untuk pemungutan suara. Beberapa logistik dipesan oleh KPU dengan tujuan standar yang sama, dan beberapa dipesan oleh KPU daerah.
“Ada logistik yang kebutuhannya itu bisa diproduksi di tingkat lokal. Maka, nanti yang pesan adalah KPU provinsi. Sebagian juga ada KPU kabupaten/kota. Nah, yang dikumpulkan di sini adalah yang pemesanannya oleh KPU RI,” ucap Arief.
Arief meminta seluruh penyedia jasa logistik untuk memproduksi surat suara sesuai dengan peraturan undang-undang. Produksi harus tepat kualitas, kuantitas, dan waktu-tempat pengiriman.
“Kalau diproduksi melebihi jumlah, ada resiko ancaman hukumnya. Lalu kualitas juga jangan sampai ada warna yang sudah ditentukan, misal merah, ternyata pas dicetak merah muda. Itu bisa kacau, makanya harus hati-hati betul,” ujar Arief.
KPU juga memperingatkan agar penyedia jasa logistik tidak “bermain” pada anggaran. Kerja penyedia diawasi oleh kepolisian, Bawaslu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Penyedia, jangan main-masin soal anggaran dengan kita. Laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. KPU tidak pernah meminta uang satu rupiah pun atas pengerjaan logistik!” tegas Arief.
Comments