Opini

Pemilu Serentak Konstitusional dan Otonomi Daerah

0

Di tengah dimulainya langkah kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu di DPR RI, panggung politik nasional kembali disesaki oleh perdebatan yang sarat akan gimmick. Nafas dan energi bangsa ini terkuras habis untuk memperdebatkan angka parliamentary threshold, sebuah instrumen rekayasa yang kini tak lebih dari alat proteksionisme politik demi menjaga hegemoni partai-partai papan atas di Senayan. Celakanya, di tengah masifnya klaim “demokrasi” atas angka ambang batas tersebut, kita seringkali luput menangkap poin yang jauh lebih krusial: lahirnya Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini merupakan koreksi konstitusional bahwa pemilu ‘borongan’ dinilai telah mengorbankan otonomi dan kedaulatan daerah. Lewat putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas telah mengembalikan arah rekayasa kelembagaan pemilu agar tak lagi melayani nafsu politik segelintir kelompok di Senayan, melainkan sungguh-sungguh berpihak pada kedaulatan daerah.

Secara teoritis, fenomena ini menemukan akarnya dalam studi politik komparatif mengenai nasionalisasi ruang elektoral. Sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh Caramani (2004) bahwa proses integrasi politik secara nasional cenderung menyeragamkan diskursus publik dan menenggelamkan isu-isu yang bersifat kedaerahan. Dalam realitas pemilu serentak lima kotak di Indonesia, pendulum politik bukannya bergerak untuk memperkuat akar desentralisasi, justru malah tergelincir ke dalam nasionalisasi diskursus yang destruktif. Panggung media massa, ruang-ruang perdebatan publik, serta narasi kampanye hampir sepenuhnya terseret ke dalam dinamika perebutan kekuasaan di tingkat pusat.

Alih-alih mengasah akuntabilitas di daerah, pemilu ‘borongan’ ini justru melarutkan isu-isu lokal ke dalam arena pertarungan politik di Jakarta. Diskursus mengenai arah pembangunan, potret ketimpangan anggaran, serta efektivitas kebijakan publik daerah tereduksi menjadi sekadar barang pelengkap semata. Otonomi daerah seakan kehilangan jiwa dan panggung utamanya, tertutup oleh bayang-bayang hegemoni politik Senayan dan Istana.

Hilangnya Alat Evaluasi Rakyat Daerah

Kita dapat melihat buktinya pada dinamika legislatif di berbagai daerah menjelang siklus pemilu serentak. Alih-alih ruang sidang DPRD menjadi arena perdebatan kritis mengenai alokasi anggaran infrastruktur, efektivitas jaring pengaman sosial, atau penanganan ketimpangan fiskal lokal, fungsi pengawasan tersebut justru mengalami mati suri. Para anggota dewan di daerah menjadi sibuk karena harus mempromosikan citra capres partai di daerah pemilihan masing-masing. Mereka menjelma bak influencer politik yang terpaksa melupakan produk lokalnya sendiri, demi semata-mata mendongkrak popularitas sang bintang utama di panggung nasional. Akibatnya, dokumen APBD yang bernilai ratusan miliar rupiah seringkali disahkan tanpa mempertimbangkan substansi persoalan dan kebutuhan nyata  dari  daerahnya, seperti jalanan yang rusak atau fasilitas kesehatan daerah yang belum memadai.

Dampak buruk lainnya dari pemilu serentak lima kotak ini adalah matinya fungsi pemilu sebagai alat penilai kinerja para pejabat daerah. Idealnya, pemilu adalah momen bagi rakyat untuk menilai rekam jejak, jika kinerja wakil rakyat bagus, mereka layak dipilih lagi dan begitu pula sebaliknya (Shugart & Carey, 1992). Namun, ketika lima surat suara dicampur aduk dalam satu hari yang sama, pemilih akan kesulitan membedakan antara persoalan lokal dengan dampak kebijakan pemerintah pusat sehingga isu-isu kedaerahan seringkali tenggelam dalam pusaran politik nasional (Amalia et al., 2021). Akibatnya, penilaian rakyat menjadi tidak objektif karena terdistorsi oleh  coattail effect dari kandidat yang ada di tingkatan pusat (Golder, 2006). Oleh karena itu, calon legislatif daerah yang tidak pernah menjalankan tugasnya dalam menyuarakan kepentingan rakyat masih memiliki peluang untuk terpilih hanya karena berada dalam satu perahu yang sama dengan kandidat favorit di tingkat pusat.

Pada akhirnya, pemilu serentak membuat wakil rakyat di daerah tidak lagi merasa bertanggung jawab kepada warga pemilihnya. Nasib dan masa depan pembangunan di daerah tidak lagi ditentukan oleh kerja nyata atau akuntabilitas wakil rakyat di tingkat lokal, melainkan sepenuhnya menggantungkan nasib pada dinamika politik dan angin kekuasaan di Jakarta.

Mengawal Putusan MK

Lahirnya Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang bersifat final ini merupakan momen emas sekaligus jalan keluar konstitusional yang sangat krusial. Melalui putusan ini, desain penyelenggaraan pemilu diarahkan pada solusi pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dengan jeda waktu dua sampai dengan dua setengah tahun. Mekanisme ini diyakini mampu menciptakan mekanisme midterm election yang efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pusat, sekaligus mengembalikan sorot panggung dan perhatian publik secara penuh pada isu-isu riil di daerah (Manin, Przeworski, & Stokes, 1999).

Langkah progresif ini tentu menghadapi ujian riil di panggung legislasi. Ketika Panja RUU Pemilu di DPR RI kini mulai bekerja merumuskan draf undang-undang baru, kita harus mewaspadai potensi pembangkangan atau resistensi dari kalangan elite di Senayan yang selama ini telanjur nyaman menikmati keuntungan elektoral dari coattail effect. Oleh karena itu, seluruh proses penyusunan draf di dalam Panja RUU Pemilu harus dikawal ketat oleh masyarakat sipil, akademisi, dan media agar norma pemisahan pemilu ini benar-benar diadopsi secara murni tanpa celah kompromi politik.

Sudah saatnya pembentuk undang-undang, baik pemerintah eksekutif, legislatif bersama KPU dengan kesadaran penuh tunduk pada mandat konstitusional Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024. Menagih pelaksanaan mandat ini dalam perumusan RUU Pemilu oleh Panja DPR bukan sekadar urusan teknis regulasi, melainkan ujian krusial bagi kepatuhan kita pada prinsip negara hukum. Membiarkan putusan MK yang bersifat final and binding ini diakali atau diabaikan dalam draft RUU Pemilu sama saja dengan melanggengkan pembangkangan konstitusi demi melayani kepentingan partisan segelintir elite. Sebab, pada akhirnya, kualitas demokrasi kita tidak ditentukan seberapa megah hiruk-pikuk pertarungan politik di Senayan, melainkan dari seberapa bermaknanya kedaulatan suara seorang warga di pelosok daerah dalam menentukan arah masa depan kampung halamannya sendiri. []

AHMAD NUR SHOLIKIN

Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga

Rumah Pemilu

Demokratisasi Open Data Pemilu

Previous article

Hambatan Pembentukan Partai Politik Membuka Ruang Dominasi Oligarki

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Opini