Koalisi Tawarkan Desain Kodifikasi UU Pemilu
Fragmentasi pengaturan kepemiluan dinilai menjadi salah satu akar persoalan berulang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, koalisi menawarkan desain kodifikasi ...
Berita
Dorong Reformasi Kepemiluan, Koalisi Serahkan Usulan Kodifikasi UU Pemilu ke Partai Demokrat
Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menyampaikan naskah kodifikasi UU Pemilu usulan masyarakat sipil. Hal ...
Berita
ICW Nilai Penunjukan Hakim MK dan Deputi Gubernur BI Sarat Kepentingan Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras proses pengisian jabatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bank Indonesia (BI) yang dinilai sarat politisasi serta berpotensi merusak prinsip meritokrasi. Kritik tersebut ...
Berita
Kekerasan terhadap Jurnalis Kian Beragam
Guru Besar Filsafat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robert, menyoroti pentingnya pendalaman kasus dalam laporan tahunan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Menurutnya, pendalaman ...
Berita
Sepanjang 2025 Tercatat 96 Peristiwa Kekerasan Jurnalis
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers meluncurkan Annual Report Tahun 2025 bertajuk “Bayang-Bayang Kuasa di Balik Teror Tak Terurai.” Dalam laporan tersebut, LBH Pers ...
MK Tegaskan Sengketa Pers Wajib Lewat Dewan Pers
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada Senin, 19 Januari ...
Berita
Komisi II DPR Targetkan RUU Pemilu Tuntas November 2026
Komisi II DPR RI menargetkan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu rampung pada Juni 2026. Sementara itu, seluruh proses pembahasan RUU tersebut ditargetkan ...
Berita
MK Tolak Uji Materi UU PDP, Koalisi Khawatir Ruang Kebebasan Informasi Terancam
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang diajukan terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) ...
Berita
IPC: Pilkada Tidak Langsung Jadi Langkah Mundur Demokrasi
Wacana pengembalian mekanisme pilkada secara tidak langsung dinilai sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Di tengah krisis representasi politik yang belum terselesaikan dalam ...
Berita
DPR Pastikan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ...
