Author: AJID FUAD MUZAKI
Reformasi Pemilu Harus Inklusif, Perludem Ingatkan Pentingnya Integritas dan Kepastian Hukum
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu) melihat potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saluran advokasi kebijakan yang berdampak ...Perludem Luncurkan Buku Advokasi Reformasi Pemilu: Uji Materi di MK Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Kepemiluan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meluncurkan buku dokumentasi advokasi reformasi pemilu bertajuk “Reformasi Pemilu Jalur Mahkamah Konstitusi”. Buku tersebut ...Bawaslu Jangan Lembek Menindak Kekerasan Gender di Pilkada 2024
Pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 diwarnai oleh ujaran seksis dan nuansa kekerasan berbasis gender secara verbal yang dilontarkan peserta dalam sejumlah ...Tanpa Tabulasi di Sirekap, ICW Sebut KPU Abaikan Prinsip Transparansi Pemilu
KPU RI menyatakan terdapat perubahan dalam portal layanan informasi Sirekap, informasi publik yang akan ditampilkan dalam Sirekap berbentuk gambar atau ...Perludem Usulkan Revisi UU Pemilu ke Prolegnas
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu direvisi dengan memasukan ...Bersama Cek Fakta, Bawaslu Perkuat Pengawasan Informasi Pilkada
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Koalisi Cek Fakta menjalin kerjasama antisipasi informasi palsu (hoaks) jelang Pilkada Serentak 2024. Koalisi ...ICW: Gagasan Antikorupsi Paslon Pilkada Jakarta Masih Mengawang
Pasca debat kedua Pilkada Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketiga paslon masih belum menunjukkan platform kampanye yang konkret guna ...195 Kasus Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama kampanye Pilkada 2024. Ketua Bawaslu ...Bawaslu Catat 130 Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat terdapat 130 perkara netralitas kepala desa sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Perkara tersebut merupakan ...Komnas HAM Tegaskan KPU Harus Penuhi Kewajiban Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan ...
