Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, Usep berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.
Sindikasi untuk Pemilu dan Demokrasi (SPD) menemukan ada 45 daerah pemilihan (Dapil) Pemilu DPRD Kabupaten/Kota 2019 yang lompat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat mencoba memeuhi 30% kehadiran perempuan sebagai anggota KPU Provinsi. Banyak perempuan calon yang berlatar belakang penyelenggara ...
26 dari 30 perempuan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi berlatarbelakang penyelenggara pemilu. Dominasi ini berarti ada di persentase 86, 69%. “Perempuan ...
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memenangkan gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta (11/4). Majelis Hakim menilai, Komisi Pemilihan Umum ...
Afirmasi perempuan menghadapi tantangan lebih di Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak pertama bagi Indonesia. Keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen menjadi lebih sulit ...
Agenda politik hilang dalam 8 Tuntutan Perempuan kepada Pemerintah dalam Womens March 2018 menyambut Hari Perempuan Internasional. Tahun sebelumnya Tuntutan Nomor 6 berbunyi, ...
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menulis artikel di rubrik Opini Kompas (8/2) mengenai efek ekor jas (coattail effect) dalam Pemilu Serentak ...
Banyak ditangkapnya kepala daerah bukan disebabkan karena sistem pemilihan langsung kepala daerah. Sebelumnya, alasan diubah pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...
Integritas penyelenggaraan Pilkada 2018 berkeadaan darurat. Pilkada 2018 lebih buruk dibanding pilkada sebelumnya tak hanya karena lebih banyak penangkapan peserta pilkada yang korup ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2018. Meliputi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi ...