Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, Usep berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan 13 partai politik yang tak lanjut ke tahap penelitian administrasi peserta Pemilu 2019 untuk menyengketakan hasil ...
Partai politik yang tak lanjut tahap penelitian administrasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 bisa menempuh upaya hukum. Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika ...
Dari 73 partai politik (parpol) berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham), 31 parpol mengajukan akses sistem informasi partai politik ...
Hoax ada sejak dulu dan berdampak luas salah satunya di konteks pemilu. Publikasi hoax dengan frekuensi tinggi diprediksi akan berulang di Pilkada 2018 ...
Di Hari Demokrasi Internasional (15/9), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women mengumumkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen adalah ...
According to Indonesia’s Democracy Index (IDI) which was published on Thursday (09/14) by four different state institutions to celebrate the International Day of ...
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipublikasikan (14/9) empat lembaga pemerintah seiring peringatan Hari Demokrasi Dunia (15/9) menyimpulkan, demokrasi Indonesia memburuk. Akumulasi indeks praktek ...
Government’s decision to increase the political subsidy for political party has caused a dilemma. Our laws and constitution regard political party as public ...
Concurrent elections is implemented so that we can have a more effective presidential system. However, the implementation of concurrent elections in Indonesia might ...