Strategi Pemerintah Tidak Jelas JAKARTA, KOMPAS — Konsolidasi kelembagaan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum tersandera pragmatisme jangka pendek elite partai politik yang terus menjadikan revisi undang-undang pemilu sebagai momentum menyelamatkan diri. Indonesia pun terjebak pada demokrasi prosedural. Hingga Jumat …

RUU Pemilu Mendesak Disahkan JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi anggota koalisi partai pendukung pemerintah meminta pengambilan keputusan lima isu krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilu pada Senin (19/6) ini kembali ditunda. Namun, jika ada pengambilan putusan, sejumlah skenario telah dipersiapkan. Penundaan ini …

Migrant Care mendesak Panitia Khusus Undang-undang Pemilu mengalokasikan kursi ke daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri. Lembaga perlindungan buruh migran ini menilai penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari 560 jadi 575 jadi bermakna representatif jika menyertakan pembentukan Dapil khusus luar …

The electoral process needs to be re-formulated so that it can minimize the role of state in it. There is a prevalent misconception among policy makers in Indonesia that they think they should pass more laws in order to improve …

Syarat usia minimal anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinaikan 5 tahun. Ketentuan ini terdapat dalam Rancangan undang-undang pemilu sudah diperbarui per 10 Juni 2017. Pasal 15 Ayat (1) huruf b bertuliskan, syarat untuk menjadi calon …

Rancangan undang-undang pemilu sudah diperbarui per 10 Juni 2017 salah satu ketentuannya membatasi pengulangan masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika merujuk pengertian hirarkis dua lembaga penyelenggara pemilu itu, semua anggotanya di setiap tingkatan …

Pembahasan RUU Pemilu belum tuntas. Padahal, pembahasan yang dimulai Desember 2016 ditargetkan selesai akhir April 2017. Pada waktu itu, para anggota Pansus RUU Pemilu menyatakan kesiapannya menyelesaikan poin-poin krusial sebelum KPU dan Bawaslu baru terbentuk April. Pansus pun juga sudah …

Pemilu perlu dirumuskan melalui undang-undang untuk meminimalkan peran negara. Ada tren keliru dari perubahan regulasi. Selama ini pemangku kepentingan pemilu menganggap, untuk membuat pemilu semakin baik aturan harus diperbanyak. Konsekuensinya peran negara semakin bertambah. Hasilnya, seperti yang terjadi di bidang …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengkritik Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menyepakati penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui rilis persnya (8/6), KIPP Indonesia menilai penambahan tujuh anggota KPU menjadi sebelas dan Bawaslu dari …

Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Sumatera Barat melakukan kajian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dua kesimpulan penting. Pertama, penambahan kursi tak berbanding lurus dengan kualitas kinerja fungsi DPR. Kedua, penambahan kursi DPR malah akan melemahkan presidensial Indonesia. Kesimpulan …