Opini
Desain Keserentakan Pemilu dalam Penguatan Sistem Presidensial
Terkait keserentakan pemilu, argumen utama yang eksplisit disebut dalam putusan MK adalah bagaimana memperkuat sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, ...
Opini
Menggugat Timsel KPU Bawaslu
Banyak dari masyarakat hingga pegiat pemilu merespon skeptis terhadap netralitas tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Timsel ...
Opini
Visi Keuangan dalam Demokratisasi Internal Partai
Kasus korupsi di tubuh partai politik tak lagi asing terdegar. Seperti kasus Suap PLTU Riau yang hasilnya diduga mengalir untuk pembiayaan Munaslub Partai ...
Opini
Menelisik Tantangan Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024
Semua jenis pemilu secara serentak sudah hampir pasti akan digelar pada tahun yang sama yakni tahun 2024. Dilihat dari sisi undang-undang yang menjadi ...
Opini
Uji Sirekap Jelang Pemilu 2024
Selain penggabungan surat suara, penggunaan teknologi pungut-hitung kembali menjadi wacana yang bergulir. Dengan istilah Sirekap (sistem informasi rekapitulasi suara elektronik) terus dipersiapkan dengan ...
Opini
Pilkades dan Penguatan Demokrasi Indonesia
Pilkada Serentak Tahun 2020 telah usai, begitu pula Pemilu 2019. Meski telah usai, keduanya tetap menyisa soal bagaimana menguatkan demokrasi kita. Salah satunya, ...
Opini
Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu 2024
Pemilu 2024 rencananya akan dimulai pada Januari 2022 mendatang. Pemilu ini pun menjadi sebuah sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, sebab akan dilaksanakan pemilu ...
Opini
Primary Election untuk Pemilu yang Lebih Demokratis
Sebagai ciri-ciri negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa penyelengggaran pemilu di Indonesia berlangsung secara periodik dengan ...
Opini
17 Tahun Pembunuhan Munir dan Keraguan Berdemokrasi
Kasus pembunuhan Munir Said Thalib sudah 17 tahun tanpa capaian keadilan berarti. Angka ini dalam undang-undang pemilu, sama dengan usia warga negara pertama ...
Opini
Menyederhanakan Tahapan Pemilu
Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk tidak melanjutkan revisi pembahasan UU Pemilu. Artinya kerangka regulasi yang akan digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada ...














