By Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang berdampak pada perbaikan partai politik dan perempuan sekaligus.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menginfokan berdasar infopilkada.kpu.go.id (27/11), dari 101 daerah penyelenggara Pilkada 2017, ada 44 perempuan bertarung di 41 daerah yang tersebar di 28 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Nama-nama perempuan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ini dikaitkan dengan latar belakang lalu ditemukan relevansinya dalam pembahasan RUU Pemilu.
Peneliti Perludem, Maharddhika merinci, profil politik 44 perempuan calon kepala daerah didominasi oleh tiga latar belakang: eks legislator, kader partai, dan jaringan kekerabatan. Untuk calon kepala daerah, ada 69,57% yang berlatar belakang eks anggota dewan, 60.87% kader partai, dan 39,13% dengan jaringan kekerabatan. Untuk calon wakil kepala daerah, ada 33,33% yang berlatar belakang eks anggota dewan, 23,81% kader partai, dan juga 23,81% dengan jaringan kekerabatan.
RUU Pemilu kembali memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Menyadari kecenderungan positif aktualisasi politik perempuan di pilkada itu, ketentuan afirmasi perempuan dalam RUU Pemilu perlu disikapi positif secepat mungkin bagi perempuan masuk dan aktif di partai. Partai membutuhkan calon perempuan karena diwajibkan dan para perempuan butuh terlibat berpolitik.
RUU Pemilu mengakomodasi kebutuhan dari UU 8/2012 Pasal 8 ayat (2) huruf e. Sayangnya, kebutuhan yang tertera pada Pasal 143 ayat 2 RUU Pemilu ini masih menempatkan partisipasi dan representasi perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Afirmasi perempuan dalam pencalonan tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota belum disertakan.
USEP HASAN SADIKIN
Comments