By Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Hardjono, menghimbau agar perhatian Pemerintah dan para pegiat pemilu tak hanya fokus pada lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga pada pembangunan budaya demokrasi. Tanpa budaya demokrasi yang baik, tak ada pemilu substansial yang dicita-citakan. Malahan, beban kerja penyelenggara menjadi semakin berat.
“Budaya demokrasi ini kita sisihkan, seolah-olah pemilu hanya pada saat menjelang pemilu. Kita selalu berpikir bagaimana memilih penyelenggara pemilu yang baik, tapi kalau sumbernya itu-itu saja, bukan bagaimana agar masyarakat sadar berdemokrasi dan karena kesadarannya itu terpanggil menjadi penyelenggara pemilu, berputarnya jadi di stitu-situ saja,” jelas Hardjono.
Hardjono meyakini, jika budaya demokrasi masyarakat membaik, beban penyelenggara pemilu akan lebih ringan. Masyarakat tak perlu dimobilisasi untuk memilih, sebab kesadaran untuk membuat perubahan melalui hak pilih telah tumbuh. Pun tak perlu takut adanya politik uang, manipulasi suara, dan berbagai bentuk pelanggaran pemilu, karena masyarakat memahami untuk apa mereka berdemokrasi dan akan aktif mengawal dan mengawasi tahapan-tahapan pemilu.
“Soal konsolidasi demokrasi, saya punya pandangan kalau pemahaman mengenai demokrasi meningkat, beban kelembagaan pemilu akan turun. Berdemokrasi tidak cukup bicara kami punya hak pilih, tapi harus berpikir demokrasi sehari-hari,” kata Hardjono.
Hardjono menghimbau agar Tim seleksi (Timsel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota memilih penyelenggara pemilu yang berkomitmen menjaga demokrasi.
Comments