By Koalisi MBG Watch bersama masyarakat sipil menggelar aksi “Geruduk Badan Gizi Nasional (BGN)” di depan Kantor BGN, Jakarta (10/6). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan persoalan serius dalam transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Koalisi menilai program yang memiliki mandat pemenuhan hak dasar anak dan kelompok rentan tersebut masih menghadapi ketidakjelasan mekanisme pengawasan, minimnya transparansi perencanaan anggaran, serta berbagai catatan penyimpangan dalam pelaksanaan dan penggunaan kewenangan.
MBG Watch menyebut berbagai upaya advokasi telah dilakukan, mulai dari kanalisasi aduan warga, riset kebijakan, diskusi publik, audiensi dengan pemangku kepentingan, hingga pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 terkait tata kelola Program MBG. Koalisi menilai sejumlah persoalan sistemik dalam tata kelola MBG yang eksklusif, koruptif, dan tidak transparan belum direspons melalui perbaikan fundamental.
Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia mengatakan aksi penyegelan Kantor BGN merupakan alarm terhadap pelaksanaan MBG yang sejak awal telah dikepung risiko korupsi. Menurutnya, moratorium operasional dapur dan audit total terhadap pelaksanaan MBG menjadi kebutuhan mendesak.
“Masyarakat sipil sudah mengingatkan bahwa tata kelola yang tertutup, konflik kepentingan, minimnya akuntabilitas, serta pengadaan yang tidak transparan hanya akan menjadikan program bergizi sebagai ladang rente politik,” kata Agus.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyoroti pelaksanaan MBG dalam konteks kerentanan fiskal pemerintah. Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal terkini, bukan semata-mata persoalan penyesuaian harga.
“Pemerintah sudah kehabisan amunisi dalam menjaga stabilitas harga energi,” ujar Bhima.
Bhima menilai, ambisi pemerintah untuk terus menjalankan MBG justru berpotensi meningkatkan risiko fiskal, terutama di tengah puncak pembayaran utang pemerintah. Ia juga menyebut terdapat sejumlah potensi korupsi yang perlu dipetakan secara serius dalam pelaksanaan program tersebut.
Koalisi MBG Watch menegaskan aksi tersebut merupakan bagian dari partisipasi warga untuk memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara. Mereka mendesak agar setiap rupiah uang rakyat yang digunakan untuk MBG dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. []
Comments