MBG Persempit Ruang Fiskal untuk Pembiayaan Layanan Publik

Koalisi MBG Watch bersama masyarakat sipil menilai anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih bermanfaat bagi masyarakat apabila dikonversi menjadi bantuan langsung kepada keluarga penerima. Hal tersebut disampaikan dalam aksi “Geruduk Badan Gizi Nasional (BGN)” di depan Kantor BGN, Jakarta (10/6).

Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar mengatakan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk setiap anak mencapai Rp15.000 per hari atau sekitar Rp3,9 juta per tahun. Namun, menurut dia, nilai makanan yang benar-benar diterima penerima manfaat hanya berkisar Rp5.000-Rp8.000.

“Anggaran setiap anak itu Rp15.000 per hari atau sebanyak Rp3,9 juta dalam setahun. Namun, nyatanya penerima manfaat hanya menerima sekitar Rp5-8 ribu,” kata Media.

Ia mengatakan apabila anggaran tersebut dikonversi menjadi bantuan langsung, setiap anak dapat menerima sekitar Rp300.000 per bulan. Sementara keluarga dengan dua anak berpotensi memperoleh Rp600.000 per bulan.

“Konversi anggaran MBG menjadi bantuan langsung akan lebih bermanfaat dan yang jauh lebih bergizi,” ujarnya.

Media juga mengajak masyarakat melakukan aksi kolektif apabila pemerintah tetap mempertahankan pelaksanaan MBG. Ia meminta masyarakat yang merasa tidak membutuhkan MBG untuk menyampaikan penolakan kepada sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk meminta nama anak mereka dihapus dari daftar penerima.

Sementara perwakilan Aliansi Ibu Indonesia, Annete Mau mengatakan masyarakat berhak menuntut pengusutan terhadap penggunaan uang pajak dalam pelaksanaan MBG. Menurut Annete, persoalan tata kelola MBG terlihat dari makanan yang tidak termakan hingga dugaan penyimpangan dalam pengadaan. Ia menilai anggaran yang terserap untuk MBG sekaligus mengurangi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai kebutuhan publik lainnya.

“MBG terbukti cacat hukum, cacat logika dan cacat anggaran dan fiskal. Maka sangat mudah memahami tuntutan perombakan total program ini,” ujar Annete.

Ia juga meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kondisi ekonomi ketika negara menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai berbagai layanan publik. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah salah dalam menetapkan prioritas anggaran dengan mengutamakan Program MBG di tengah kebutuhan pembiayaan sektor publik yang semakin besar.

“Negara kekurangan uang untuk menutup lonjakan operasional dan membiayai kelangsungan beragam layanan publik, hanya karena salah prioritas mengutamakan MBG yang nihil manfaatnya,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan MBG Watch, Mike Verawati menilai klaim MBG sebagai bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan warga belum terbukti. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut belum menunjukkan pemenuhan Asta Cita keempat yang menekankan keadilan dan kesetaraan serta pembangunan inklusif bagi kelompok terpinggirkan dan marginal.

“Janji politik semu proyek MBG semakin menunjukkan kegagalan negara untuk menjamin hak konstitusional rakyat,” ujar Mike.

Koalisi MBG Watch menegaskan pengawasan dan partisipasi publik diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. []