Berita

PKB Usulkan Pilot Project E-Voting di Pemilu Serentak 2019

0

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan pilot project atau proyek percontohan untuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting) di Pemilu Serentak 2019 mendatang. Usulan tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki pengalaman baru di bidang teknologi pemilu.

“Kalau secara nasional gak memungkinkan, karna waktu persiapan sedikit. Jadi, paling tidak di beberapa titik yang infrastruktur dan masyarakatnya kira-kira siap untuk e-voting,” kata anggota Pansus Fraksi PKB, Bertu Merlas, pada rapat internal Pansus RUU Pemilu, di Senayan, Jakarta Selatan (31/11).

Praktik e-voting juga disuarakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno. Ia mengatakan bahwa DKI Jakarta siap menjadi pilot project e-voting, sebab menurutnya, mayoritas penduduk Jakarta telah mengenal teknologi, dan infrastruktur DKI Jakarta adalah yang paling siap.

“Saya pikir Jakarta bisa menjadi pilot project pelaksanaan e-voting di Indonesia. Masyarakatnya akrab dengan teknologi dan infrastruktur kita memungkinkan,” kata Sumarno, pada acara Kursus Singkat Kepemiluan, di Salemba, Jakarta Pusat (14/11).

Pengamat politik dan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, juga mendorong pilot project e-voting.  “Dari 2012 saya dorong pelaksanaan e-voting, tapi jawabannya selalu tidak siap. Padahal beberapa daerah bisa menjadi proyek contoh,” kata Siti, pada diskusi “Menuju Pemilu Berkualitas dan Bermartabat, Telaah Kritis RUU Pemilu” di Jakarta Selatan (16/11).

AMALIA SALABI
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email [email protected].

    This is the Women Affirmative Policy Proposed by PPP

    Previous article

    UU Partai, UU MD3, dan UU Pemilu Sebaiknya Tidak Digabung Jadi Satu Naskah

    Next article

    You may also like

    Comments

    Leave a reply

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    More in Berita