By Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT) menyatakan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan pemilu berbasis elektronik. Indonesia telah memiliki industri teknologi e-voting, lembaga sertifikasi mesin, dan lembaga audit digital.
“Lembaga sertifikasi sudah ada. Lembaga audit ada. Industrinya juga sudah ada yaitu PT INTI. Kami sudah mendampingi PT INTI dalam pengembangannya. Jadi, sebenarnya kita sudah siap,” kata Deputi Teknologi, Informasi, Energi, dan Material, Hammam Riza, pada RDP di Senayan, Jakarta Selatan (11/1).
Penyelenggaraan pemilu elektronik, Hammam mengusulkan, sebaiknya dilakukan secara bertahap, baik bertahap secara waktu dan tempat maupun secara teknis. Hal tersebut dilakukan sebagai uji coba untuk mengukur dan mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pemilu elektronik.
“Kami sarankan dilakukan secara bertahap. Entah itu dimulai di Pilkada 2018 atau langsung di 2019, di beberapa titik lokasi atau seluruh wilayah, atau dimulai dengan e-counting baru kemudian e-voting. Yang pasti, dilakukan bertahap,” tegas Hammam.
Selain BPPT, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan PT INTI juga menyatakan bahwa Indonesia siap melaksanakan pemilu elektronik secara bertahap. Hal ini dilakukan seiring dengan menyiapkan mental dan membangun kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan pemilu elektronik.
Comments