Anggaran MBG Berpotensi Tekan Pendidikan hingga Perlindungan Sosial

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menilai besarnya pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mengorbankan program publik lain yang dinilai lebih mendesak. Besarnya ruang fiskal yang diserap MBG dinilai dapat menekan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan bencana, hingga pembangunan dasar. Koalisi menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penggerak pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk perempuan pelaku usaha mikro dan kecil.

Emmy Astuti dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) mengatakan pelaksanaan MBG justru berpotensi mengorbankan usaha mikro dan kecil yang digerakkan perempuan karena manfaat ekonomi program lebih banyak terserap oleh pelaku usaha berskala besar. Menurutnya, program MBG semestinya menjadi momentum bagi negara untuk mengakui dan melibatkan perempuan yang selama ini berperan dalam pemenuhan gizi masyarakat. Keterlibatan tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui pembukaan kesempatan kerja sekaligus pemberian nilai ekonomi yang layak.

“MBG mengorbankan usaha kecil mikro yang digerakkan perempuan karena tersedot oleh konsinyasi besar. Negara tidak mengakui peran perempuan yang selama ini melakukan kerja perawatan sosial yang selama ini dilakukan kader PKK dan kader posyandu sebagai penggerak utama dalam pemenuhan gizi anak-anak dan masyarakat,” kata Emmy di Jakarta (10/3). 

Senada, Novia dari Solidaritas Perempuan menilai kebijakan MBG berpotensi memperburuk kemiskinan struktural yang dialami perempuan. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut hilangnya kedaulatan, waktu, dan akses perempuan terhadap sumber daya.

“MBG ini semakin memiskinkan perempuan secara struktural, kemiskinan bukan hanya tidak sekadar ada makanan, tetapi hilangnya kedaulatan, waktu, dan akses terhadap sumber daya, termasuk dengan memindahkan beban fiskal negara ke pundak perempuan melalui pencabutan subsidi sektor lain,” ujar Novia.

Koalisi juga memperingatkan adanya risiko pelanggaran disiplin administrasi fiskal dalam pelaksanaan MBG. Program sosial dengan skala besar, menurut mereka, semestinya ditopang sistem pengelolaan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Pendekatan yang terlalu terpusat dinilai dapat membuka ruang praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan anggaran publik. Karena itu, MBG Watch meminta agar pelaksanaan program tersebut tidak hanya dinilai dari sisi penyaluran makanan, tetapi juga dari aspek tata kelola keuangan negara.

Atas berbagai persoalan tersebut, MBG Watch mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi meminta MK menguji apakah desain penganggaran MBG telah sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan, terutama transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

MBG Watch berharap putusan MK nantinya dapat mempertegas bahwa kebijakan fiskal harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh didorong oleh kepentingan politik jangka pendek. Koalisi menegaskan, permohonan tersebut bukan semata-mata untuk menguji satu program pemerintah, melainkan untuk memastikan penggunaan uang negara dilakukan secara transparan, akuntabel, hati-hati, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Publik berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan. Publik juga berhak memastikan bahwa program sebesar MBG tidak merusak prioritas pembangunan nasional,” demikian sikap MBG Watch. []