Liputan Khusus
Beda Pendapat Bawaslu-KPU Soal Sanksi Diskualifikasi bagi Petahana yang Melakukan Mutasi Pejabat
Kasus Pemilihan Bupati (Pilbup) Papua memantik diskursus kepemiluan. Tak hanya mengungkapkan perbedaan tafsir di antara penyelenggara pemilu mengenai tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas ...
Liputan Khusus
Independensi KPU Menjalankan Putusan MK
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan ...
Liputan Khusus
Mahar Politik, Strategi Pendanaan Pemilu 2019
Menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mahar politik di Pilkada 2018 merupakan bagian dari strategi partai untuk mendapatkan amunisi dana di ...
Liputan Khusus
DPR: Pembagian Jenis Verifikasi di PKPU No.11/2017 Jadi Sumber Masalah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ...
Liputan Khusus
Putusan MK dan Tindak Lanjutnya
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan ...
Liputan Khusus
Perludem: MK Gagal Melindungi Konstitusionalitas Pencalonan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa putusannya pada kesimpulan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional. ...
Liputan Khusus
MK Tolak Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden, Para Pemohon Kritik Argumentasi MK
Putusan uji materi ambang batas pencalonan presiden dikritik oleh para pemohon. Pasalnya, argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan bahwa keberadaan ambang ...
Liputan Khusus
MK: Syarat Keterwakilan Perempuan sampai Kepengurusan Tingkat Kecamatan Tak Sesuai Kesanggupan Partai
Permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No.7/2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK ...
Liputan Khusus
Dua Hakim MK Berbeda Pendapat, Paradigma Presidential Threshold Mestinya Ditinggalkan
Putusan terhadap uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 telah dibacakan (11/1). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal tersebut tidak inkonsttusional. Namun, dari sembilan ...
Liputan Khusus
Tolak JR Pasal 222, MK: Agar Sistem Presidensil Tak Rasa Parlementer
Banyak pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017. Empat di antaranya yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan ...













