By Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasar energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi fosil impor. Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Dampak Perang Iran–AS–Israel terhadap Ketahanan Energi Nasional dan Urgensi Transisi Energi” di Jakarta (12/3).
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa setiap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah hampir selalu berdampak pada volatilitas harga minyak dunia. Sebagai negara yang masih mengandalkan impor minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap gejolak harga energi global.
“Ketika konflik meningkat, harga minyak cenderung melonjak dan pada akhirnya akan menekan fiskal negara, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi,” ujar Bhima.
Senada dengan itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai dinamika geopolitik global seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat agenda transisi energi. Menurutnya, ketergantungan terhadap energi fosil impor membuat ketahanan energi nasional mudah terpengaruh oleh konflik internasional.
“Transisi energi bukan hanya soal agenda lingkungan, tetapi juga strategi untuk memperkuat keamanan energi nasional,” kata Putra.
Dari perspektif geopolitik, akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menjelaskan bahwa konflik Iran–Israel yang melibatkan Amerika Serikat berpotensi memicu eskalasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu jalur distribusi energi global, terutama Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia.
Gangguan pada jalur strategis itu, lanjutnya, dapat memicu lonjakan harga minyak dan gas di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak terhadap stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sementara itu, Fossil Fuels Portfolio Manager Trend Asia, Novita Indri, menilai rencana pemerintah untuk memperluas pembangunan pembangkit listrik berbasis gas justru berisiko memperdalam ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil impor. Menurutnya, situasi geopolitik global saat ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak menambah kapasitas pembangkit berbahan bakar gas.
“Seharusnya kondisi geopolitik saat ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak menambah pembangkit listrik dari gas,” ujar Novita.
Ia mencontohkan Pakistan yang mulai melakukan lompatan besar menuju pemanfaatan tenaga surya (Solar PV) setelah menyadari tingginya risiko ketergantungan terhadap gas. Pemerintah Pakistan, kata dia, memberikan berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak impor hingga pengurangan beban fiskal untuk mempercepat adopsi energi surya.
Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga menilai konflik geopolitik global kembali menunjukkan rapuhnya sistem energi yang terlalu bergantung pada bahan bakar fosil. Selain memperburuk krisis iklim, ketergantungan terhadap energi fosil membuat banyak negara rentan terhadap konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
“Situasi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa ketahanan energi yang sejati hanya bisa dicapai dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang bersih, aman, dan tersedia secara domestik,” ujar Iqbal.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, namun pengembangannya masih membutuhkan komitmen kebijakan yang lebih kuat agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Di sisi lain, Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro, menekankan bahwa situasi geopolitik global juga harus menjadi perhatian serius bagi para pembuat kebijakan, khususnya di DPR. Ia menilai parlemen memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan energi nasional tidak hanya berorientasi pada penanganan krisis jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi sistem energi yang lebih berkelanjutan.
“Ketahanan energi Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada stabilitas geopolitik global. Parlemen perlu mendorong kebijakan yang mempercepat diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan agar Indonesia tidak terus rentan terhadap gejolak pasar energi dunia,” kata Arif.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa dinamika geopolitik global semakin memperlihatkan pentingnya membangun ketahanan energi nasional yang lebih kuat. Diversifikasi sumber energi, percepatan pengembangan energi terbarukan, serta konsistensi kebijakan dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus terjebak dalam ketergantungan pada energi fosil impor. []
Comments