Dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ...

Pilihan untuk menunda tahapan Pilkada 2020 adalah langkah yang tepat. Bahkan, opsi menunda pilkada dapat dikatakan sebagai satu-satunya pilihan di tengah pandemi Covid-19 ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang memenuhi makna dan ...

Penggunaan electronic voting atau yang lebih dikenal dengan istilah e-voting dianggap sebagai konsekuensi logis dari perkembangan revolusi industri 4.0. Efisiensi tata kelola penyelenggaraan ...

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu ...

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akibat Covid-19. Indonesia menjadi negara ke-37 yang menunda ...

Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). ...

Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari Anggaran ...

Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). ...

Penundaan Pilkada Serentak 2020 telah bulat dan meminta pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Ini kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi ...