Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Anggaran Pilkada ...

Artikel ini bukan latah ikut meramaikan seruan “omnibus law” Presiden Jokowi. Sebab, gagasan menyatukan undang-undang pemilu sudah lama jadi bahasan di kalangan pegiat ...

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur penundaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 didesak. Beberapa opsi skenario waktu perlu disiapkan. Penundaan empat ...

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dinilai tidak perlu memuat waktu spesifik penundaan pemungutan suara Pilkada 2020. Penyebutan waktu secara spesifik di tengah situasi ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penundaan pilkada membutuhkan daftar masalah yang menjadi acuan penyusunan pasal/ayat, di antaranya masalah pembiayaan pilkada. Kepastian anggaran salah ...

Semakin masifnya penyebaran Covid-19 dan belum adanya kepastian kapan berakhirnya membuat penundaan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020 tak terhindarkan. Komisi Pemilihan ...

Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk menunda Pilkada 2020 karena pandemik Coronavirus desaise (Covid-19). Tanpa Perppu ini Komisi Pemilihan ...

Merespon wabah Coronavirus desaise (Covid-19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Keputusan dan Surat Edaran penundaan beberapa tahapan Pilkada, di antaranya tahapan pembentukan ...

List of Sustainability Status of States Elections in the Corona Pandemic: https://drive.google.com/file/d/1hktv1b3zpj6wOurV18pFa3UKujUmdYyv/view

Guidelines and Recommendations for Electoral Activities During the COVID-19 Pandemic: https://drive.google.com/file/d/1o2nJ_XC-pNA8i_6EQbC6atRRdLxlvvj6/view