By 23 dari 44 perempuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2017 berlatarbelakang anggota DPR atau DPRD. Ini tanda partai politik cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas calon. Diharapkan partai tak hanya mempertimbangkan elektabilitas tapi juga kualitas calon yang baik.
“Banyak berlatarbelakang legislator. Perempuan seperti ini telah mengumpulkan kekuatan politik. Ketika mecalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, mereka punya elektabilitas yang tinggi,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi “Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu” di Gandaria, Jakarta Selatan (28/11).
Titi menjelaskan, tak salah partai menjadikan elektabilitas sebagai variabel pencalonan tapi diharapkan variabel kualitas pun disertakan. Memilih calon berdasarkan elektabilitas semata-mata dinilai menutup kesempatan kader perempuan partai untuk berkontesasi.
“Perempuan tidak mengambil jalan langsung untuk jadi kepala daerah. Perempuan membutuhkan waktu meyakinkan diri, meraih dukungan elite partai, dan merebut kepercayaan pemilih daerah. Ini berat. Kalau partai hanya melihat elektabilitas, kebanyakan elektabilitas dimiliki laki-laki,” jelas Titi.
Partai diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai, serta memberikan pendidikan politik inklusif. Partai perlu menciptakan citra perempuan politisi yang baik dan berkualitas, agar pemilih bersimpati pada kepemimpinan perempuan. []
Comments