By Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menyegel secara simbolik Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi bentuk desakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota MBG Watch sekaligus Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak berdiri sendiri. Menurut dia, sejak awal program tersebut memiliki persoalan dalam desain tata kelola yang membuka ruang bagi praktik korupsi dan perburuan rente. Karena itu, Agus meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program MBG dan melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Tata kelola MBG saat ini didesain untuk perburuan rente. Buktinya, mantan pimpinan BGN diciduk Kejaksaan,” kata Agus di Gedung BGN, Jakarta Pusat, (10/6).
Agus menyebut persoalan dalam penyelenggaraan MBG telah banyak dilaporkan kepada MBG Watch sejak Oktober 2025. Aduan masyarakat, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kualitas makanan, tetapi juga mencakup kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program.
MBG Watch menilai berbagai persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada desain program. Salah satunya menyangkut regulasi. Program MBG disebut telah berjalan selama 10 bulan sejak diluncurkan pada 31 Oktober 2025, tetapi persoalan regulasi masih menjadi sorotan. Selain persoalan regulasi, koalisi juga melihat adanya risiko korupsi yang besar serta celah konflik kepentingan dalam pengelolaan program.
“Kami juga menyoroti risiko korupsi yang sangat besar. Masih ada juga celah konflik kepentingan,” ujar Agus.
Atas dasar itu, MBG Watch mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi total terhadap program tersebut. Pembenahan tidak hanya ditujukan pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada sistem tata kelola, mekanisme pengawasan, serta pencegahan konflik kepentingan. Koalisi turut mendorong perubahan sasaran penerima manfaat. Agus mengatakan anggaran MBG semestinya diprioritaskan untuk kelompok masyarakat di wilayah yang memiliki persoalan kemiskinan dan stunting.
“Spesifik penerima manfaat digeser ke daerah-daerah yang rawan terhadap kemiskinan, rawan terhadap stunting,” kata dia.
MBG Watch memberikan tenggat 30 hari kepada BGN untuk melakukan perbaikan tata kelola. Jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, koalisi menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar.
“Dengan jumlah massa yang jauh lebih besar,” ujar Agus.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan persoalan mengenai potensi korupsi dalam program MBG sebenarnya telah diperingatkan sebelum program tersebut berjalan. Bhima mengatakan Celios telah melakukan pemetaan pada 2024 terhadap sejumlah titik rawan korupsi dalam program MBG. Pemetaan tersebut menemukan sedikitnya empat area yang perlu diwaspadai.
Pertama, risiko korupsi dalam pengadaan dan distribusi bahan makanan. Kedua, pemalsuan data penerima manfaat. Ketiga, penyimpangan dalam pengelolaan dana dan anggaran MBG. Keempat, potensi korupsi dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi.
Menurut Bhima, empat titik rawan tersebut semestinya menjadi perhatian pemerintah sejak tahap perencanaan. Namun, peringatan mengenai risiko korupsi tersebut dinilai tidak didengar sehingga persoalan tata kelola kembali menjadi sorotan setelah program berjalan. []
Comments