By Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua di dalam parlemen Indonesia dinilai tak memiliki wewenang yang cukup kuat. Namun, menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, DPD dapat menggunakan cara lain untuk mengakali kelemahan tersebut. DPD dapat memveto suatu isu atau kebijakan melalui opini publik. Dengan kata lain, anggota DPD harus mulai menunjukkan sikap tegasnya dalam memandang suatu isu politik.
“Ada kok lembaga lain yang wewenangnya hanya memberikan masukan atau rekomendasi, tetapi setiap minggu mereka bisa memberikan sikap atas suatu isu. Nah, DPD, kalau melakukan hal ini, dan dilakukan terus-menerus, terutama isu-isu strategis, pasti akan didengar juga,” kata Hanafi, pada diskusi “Mengangkat Marwah DPD” di Slipi, Jakarta Barat (7/3).
Hal senada disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun. Menurutnya, anggota DPD harus meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Anggota DPD harus aktif menunjukkan performa politik agar menarik media untuk mengutip pernyataan mereka. Hal ini, dinilai Refly, akan menjadi kekuatan laten untuk posisi DPD.
“Intinya, DPD perlu menunjukkan sikap tegas atas isu-isu politik, sekalipun tidak punya hak veto. DPD selama ini cepat bergerak menangani isu-isu perempuan. Mengapa isu yang lain tidak? Padahal, isu apa yang tidak bisa didorong oleh mereka?” kata Refly.
DPD mesti menghadirkan perspektif daerah dalam isu-isu politik untuk menyeimbangkan perspektif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sangat politis. Hanafi menyarankan agar anggota DPD menyuarakan isu masyarakat minoritas yang selama ini tidak diperhatikan.
Comments