Berita

Netizen Tolak Penambahan Kursi DPR

0

Netizen menolak penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini berjumlah 560 kursi. Bisa dibilang, semua netizen menolak penambahan kursi karena semua yang aktif berkomentar isinya menolak penambahan, ada yang ingin mengurangi kursi bahkan membubarkan DPR.

“Tidak perlu, yang penting kualitas anggota dewan, bukan kuantitas,” kata Aris Permana‏ pemilik akun @aris_pman  (22/5).

Penolakan itu satu dari 58 komentar pada kicauan twitter resmi radio El-Shinta: https://twitter.com/RadioElshinta/status/866431737030627328. Dari semua yang berkomentar semua bernada tak setuju.

Malah pengomentar pun sebagian menginkan kursi DPR yang 560 saat ini dikurangi. Alasannya lebih banyak soal kinerja yang dinilai tak baik serta pemborosan anggaran.

“bukan ditambah tp dikurangi lg. ngapain kursi ditambah2 bikin beban anggaran negara makin bengkak aj,. mending kerja pada bener,” kata Muhammad Farhan Abdi‏, pemilik @AbdiMurry  (23/50.

Penilaian kinerja yang kurang baik dan pemborosan anggaran ini sesuai dengan persepsi masyarakat terhadap DPR menurut riset Tranparency International Indonesia (TII). Menurut lembaga antikorupsi ini, DPR dan partai politik merupakan lembaga yang dinilai paling korup menurut masyarakat.

Tak heran jika tak sedikit yang mengomentari penambahan kursi DPR dengan penolakan beserta keinginan untuk membubarkan DPR. “Klu kinerja bertolak belakang dengan pemerintah mendingan dibubarkan aja. Lagi kinerja tidak menwakili rakyat malahan kunker yg nihil,” kata Locky Putra‏ pemilik akun @locky1177 (21/5). []

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, Usep berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Netizen Tolak Dana Saksi Parpol Dibiayai Negara

Previous article

Penambahan Kursi DPR, Pemerintah: Justifikasi Metodologisnya Tak Ketemu

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita