Kliping Berita

Biaya Pilkada Sulsel Diusulkan Rp 470 Miliar

0

MAKASSAR — KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, persiapan untuk anggaran hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur/wakil gubernur dan bupati/wali kota pada 2018 mencapai Rp 470 miliar.

“Anggaran yang sebelumnya diusulkan di awal Rp 637 miliar kemudian dirasionalisasi hingga turun (menjadi) Rp 470 miliar pada proses pilkada serentak di Sulsel nanti,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat KPUD Sulsel Asrar Marlang, di Makassar, Selasa (22/11).

Menurut dia, anggaran tersebut diturunkan setelah dihitung bersamaan dengan pelaksanaan pilkada serentak 12 kabupaten/kota termasuk pemilihan gubernur yang dilaksanakan 2018 mendatang. Setelah diakumulasi, total anggaran mencapai Rp 470 miliar.

Selain itu, anggaran tersebut masih akan dibicarakan di tingkat Pemerintah Provinsi maupun DPRD Sulsel untuk dibahas. Kami berkomitmen untuk memangkas anggaran pilkada. Datanya sudah kami serahkan ke Pemprov dan DPRD Sulsel untuk segera dibahas.

Kami masih menunggu jadwal rapat, paparnya.Meski demikian, besarnya anggaran itu karena estimasi anggaran dana hibah KPUD provinsi maupun kabupaten kota telah melakukan pembagian (sharing) anggaran.
(antara,)

http://epaper.republika.co.id/main

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sejak Pemilu 2014 terlibat mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pemilu serta menghubungkannya dalam ekosistem Open Government Indonesia dan Open Government Partnership/Global. Usep memimpin Tim Redaksi Rumahpemilu, menjamin informasi pemilu yang kredibel dan imparsial sehingga pernah dinominasikan mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Dalam advokasi undang-undang pemilu, ia terlibat merancang ketentuan hukum keterwakilan perempuan (Koordinator Sub-Komite) dan sistem pemilu bersama koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam isu demokrasi digital, Usep mengkoordinir koalisi masyarakat sipil dalam advokasi moderasi konten dan pemantauan media sosial. Sebelum di Perludem, lulusan Universitas Indonesia (2008) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Beasiswa Munir Said Thalib, 2022) ini aktif dalam isu GEDSI (gender, equality, disability, and social inclusion) di Yayasan Jurnal Perempuan (2009–2012) dan Helen Keller International Indonesia (2012).

KPU: Political Party Should Submit Their Financial Statement Before Election

Previous article

KPU Bangka Tengah Minta Bantuan Guru

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *