Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, Usep berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di [email protected].
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang memenuhi makna dan ...
Pemantau pemilu internasional secara berkala memantau pemilu suatu negara, terutama negara berindeks demokrasi buruk. Pemantauan berdasar standar kepemiluan dan demokrasi yang diukur kualitasnya ...
Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). ...
Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari Anggaran ...
Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). ...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penundaan pilkada membutuhkan daftar masalah yang menjadi acuan penyusunan pasal/ayat, di antaranya masalah pembiayaan pilkada. Kepastian anggaran salah ...
Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk menunda Pilkada 2020 karena pandemik Coronavirus desaise (Covid-19). Tanpa Perppu ini Komisi Pemilihan ...
Merespon wabah Coronavirus desaise (Covid-19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Keputusan dan Surat Edaran penundaan beberapa tahapan Pilkada, di antaranya tahapan pembentukan ...
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, penundaan tahapan Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan langkah yang tepat. KPU mengambil langkah ...
Mantan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berdasar Surat Keputusan Presiden No. 30/P Tahun ...