Berita

Besaran Dapil yang Kecil Memperjelas Tanggungjawab Legislator

0

Besaran daerah pemilihan (dapil) yang kecil dinilai akan memudahkan anggota parlemen atau legislator untuk melakukan credit claiming atau klaim atas hasil kerja. Semakin sedikit jumlah legislator di suatu dapil, pertanggungjawaban akan semakin jelas, sebab tak banyak tangan yang terlibat dalam kebijakan di suatu dapil. Konstituen tak sulit mengenal legislatornya dan kerja parlemen akan lebih efektif.

“Kalau besaran dapil kecil, misalnya 3-6,  pertanggungjawaban legislator kepada kosntituennya lebih jelas, sebab mereka paham kalau sorotan atas hasil kerja perwakilan legislatif langsung kepada mereka,” kata Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jennifer Frentasia, pada diskusi “Credit Claiming Conditions and Constituency Visits” di Tebet, Jakarta Selatan (13/1).

Selain itu, berdasarkan analisis Jennifer, besaran dapil yang kecil akan membuat legislator lebih sering mengunjungi dapilnya untuk menyerap aspirasi. Sebaliknya, besaran dapil yang besar menyebabkan legislator lebih jarang mengunjungi dapil, terutama legislator yang berasal dari partai yang pengaruhnya tak signifikan di dapil yang bersangkutan. Hal ini, membuat konstituen di dapil kecil lebih diperhatikan.

“Kalau besaran dapil besar, caleg yang menang ini jarang (kunjungan kerja) ke dapil. Sebaliknya, kalau besaran dapil kecil, caleg yang menang sering ke dapil karena efektifnya credit claiming kepada konstituen,” tukas Jennifer.

Jennifer berpendapat bahwa besaran dapil yang kecil akan mengefektifkan kinerja legislator dan memperkuat sistem presidensil. Namun, sebagai konsekuensinya, parlemen menjadi tidak beragam, dan secara tidak langsung, konversi suara ke kursi tidak proporsional. Di lain sisi, besaran dapil yang besar menurunkan efektivitas kinerja parlemen.

“Kita tidak bisa mendapatkan efektivitas dan keragaman dalam waktu yang bersamaan. Memang harus ada yang dikorbankan,” tutup Jennifer.

AMALIA SALABI
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email [email protected].

    Pembentukan Dapil Perlu Pertimbangkan Luasan Wilayah

    Previous article

    Ida Budhiati: Political Party Plays Key Role in Preventing Criminal Convicts to Participate in Elections As Candidate

    Next article

    You may also like

    Comments

    Leave a reply

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    More in Berita