Titi Anggraini membuka presentasi disertasinya yang berjudul “Dampak Legislative Inaction dalam Tata Kelola Pemilu Serentak 2024 dan Urgensinya terhadap Pembentukan Komisi Hukum Pemilu di Indonesia” ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memputuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai ...

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Heroik M Pratama menilai lamanya pembahasan revisi UU Pemilu selama ini tidak otomatis menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas. ...

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menawarkan pembentukan panel ahli independen berbasis kepakaran untuk memutus stagnasi dan kebuntuan politik dalam pembahasan RUU Pemilu. ...

Masalah kepemiluan Indonesia bukan hanya soal kualitas orang dan partai politik yang bertanding. Apalagi kalau sebatas urusan integritas penyelenggara pemilu. Ada problem yang ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu Kembali mendesak DPR dan pemerintah segera membahas RUU Pemilu. Pembahasan tersebut dianggap penting dan mendesak dilakukan ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membahas Revisi UU Pemilu. Koalisi menilai pembahasan RUU Pemilu ...

Reformasi Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade. Tapi, semakin lama terlibat dalam advokasi kepemiluan, saya semakin merasa bahwa ada satu hal yang ...

Kelelahan sepertinya bisa menggambarkan keadaan demokrasi Indonesia. Setidaknya ini berlaku bagi sebagian orang di tiap aktor politik. Rakyat sebagai pemilih, yang memiliki kedaulatan ...

Kondisi demokrasi Indonesia dinilai tengah mengalami kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir, bahkan disebut telah memasuki fase kehancuran setelah Pemilu 2024. Manajer Program ...