Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan pelanggaran hak politik perempuan kepada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu ...

Perdebatan mengenai reformasi sistem pemilu di Indonesia selama ini lebih banyak berpusat pada pilihan antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Padahal, berbagai ...

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama para perseorangan warga mengajukan uji materi ketentuan kuota 30% perempuan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang ...

Wacana penerapan electronic voting atau e-voting kembali menguat dan menjadi perbincangan politisi di media akhir-akhir ini. Dorongan untuk mengkaji e-voting, termasuk bagi warga ...

Wacana penggunaan e-voting dalam Pemilu Indonesia kembali muncul. Kali ini menjadi salah satu usulan pada konteks revisi undang-undang pemilu.  Padahal, penggunaan e-voting tidak ...

Sejak era reformasi, penyederhanaan sistem partai politik biasanya hanya dilakukan dengan menaikkan ambang batas parlemen secara bertahap. Namun, kebijakan ini mengabaikan hak konstitusional ...

Dari dulu hingga sekarang, pemilih luar negeri Indonesia tidak diperkenankan untuk mengikuti pemilihan umum lokal, baik kepala daerah maupun DPRD. Pemilih di luar ...

Wacana peningkatan bantuan keuangan politik (Banpol) dinilai perlu dibarengi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan dalam putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 ...

Perludem dorong Partai politik untuk membangun mekanisme internal yang jelas dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan organisasi. Dorongan tersebut mengemuka dalam ...