Liputan Khusus
Evaluasi Pencabutan Keppres Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting. Dewan Kehormatan Penyelenggara ...
Liputan Khusus
Perkuat Pengawasan kepada Pejabat Berwenang Lebih Menjaga Netralitas ASN
Aparatur sipil negara yang melanggar netralitas pilihan pemilu salama ini lemah dalam penindakannya. Memperkuat pengawasan kepada pejabat berwenang dinilai lebih bisa menjaga netralitas ...
Liputan Khusus
Tiga Model Peradilan Khusus Pemilu untuk Revisi UU Pemilu
Perbaikan peradilan pemilu jangan sampai kembali dilupakan dalam revisi undang-undang pemilu. Ada tiga model pilihan peradilan pemilu yang bisa diterapkan. Apapun pilihannya berkonsekuensi ...
Liputan Khusus
73 Bapaslon Memenuhi Jumlah Kekurangan Dukungan Perbaikan
Terdapat 203 bakal pasangan calon (bapaslon) yang menyerahkan dukungan bapaslon dari jalur perseorangan di Pilkada Serentak 2020. 2 bapaslon di Pemilihan Gubernur (Pilgub), ...
Liputan Khusus
Catatan Kritis untuk Perluasan Pilkada Asimetris
Pemilihan kepala daerah secara langsung mengalami pasang surut kritik sebagai penyeragaman keadaan daerah. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2005 hingga kini secara serentak, ...
Liputan Khusus
Putusan PTUN Jakarta Baik Jadi Evaluasi Perbaikan Pengadilan dan Kelembagaan Pemilu
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat anggota ...
Liputan Khusus
Pertimbangan Putusan PTUN Jakarta atas Gugatan Evi Novida
Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No.82/G/2020/PTUN-JKT yang dikeluarkan untuk gugatan Evi Novida Ginting, PTUN menjelaskan empat hal, yakni kewenangan ...
Liputan Khusus
Sejumlah Ketentuan Pemilu Mendukung Oligarki
Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak ...
Liputan Khusus
PTUN Kabulkan Gugatan Perempuan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Makassar
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi ...
Liputan Khusus
Putusan MA No.44 P/HUM/2019 Akibat Kelalaian Pembentuk UU Pemilu
Putusan Mahkamah Agung (MA) No.44 P/HUM/2019 membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon ...













