Liputan Khusus
Tiga Model Peradilan Khusus Pemilu untuk Revisi UU Pemilu
Perbaikan peradilan pemilu jangan sampai kembali dilupakan dalam revisi undang-undang pemilu. Ada tiga model pilihan peradilan pemilu yang bisa diterapkan. Apapun pilihannya ...73 Bapaslon Memenuhi Jumlah Kekurangan Dukungan Perbaikan
Terdapat 203 bakal pasangan calon (bapaslon) yang menyerahkan dukungan bapaslon dari jalur perseorangan di Pilkada Serentak 2020. 2 bapaslon di Pemilihan Gubernur ...Catatan Kritis untuk Perluasan Pilkada Asimetris
Pemilihan kepala daerah secara langsung mengalami pasang surut kritik sebagai penyeragaman keadaan daerah. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2005 hingga kini secara ...Putusan PTUN Jakarta Baik Jadi Evaluasi Perbaikan Pengadilan dan Kelembagaan Pemilu
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat ...Pertimbangan Putusan PTUN Jakarta atas Gugatan Evi Novida
Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No.82/G/2020/PTUN-JKT yang dikeluarkan untuk gugatan Evi Novida Ginting, PTUN menjelaskan empat hal, yakni ...Sejumlah Ketentuan Pemilu Mendukung Oligarki
Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu ...PTUN Kabulkan Gugatan Perempuan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Makassar
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD ...Putusan MA No.44 P/HUM/2019 Akibat Kelalaian Pembentuk UU Pemilu
Putusan Mahkamah Agung (MA) No.44 P/HUM/2019 membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan ...Ahli Tergugat: Putusan MK Selaras dengan Putusan Bawaslu dan DKPP
Ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat pada perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting ...Mendesain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
Konstitusi Indonesia menyebut pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam praktiknya, “suatu komisi pemilihan umum” ...
