By “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” Hakim Majelis yang diketuai M. Noor Halim dalam Pokok Sengketa memutus (16/7).
PTUN membatalkan Keputusan KPU Sulsel Nomor: 220/PL.019-Kpt/73/Prov/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019. Dengan ini isi keputusan KPU Sulsel tersebut yang menetapkan caleg Partai Gerindra nomor 1 Adam Muhammad sebagai anggota dewan DPRD Sulsel terpilih hasil Pemilu 2019, tak berlaku. Adam digantikan perempuan caleg nomor 3 Misriani Ilyas yang menggugat Keputusan KPU Sulsel tersebut melalui mekanisme peradilan sengketa di PTUN.
Hakim menimbang tentang duduknya sengketa/perselisihan salah satunya adalah pembuktian Penggugat mengenai perolehan suara tiap caleg. Selain Penggugat dan Tergugat, terdapat lima anggota dan kader Partai Gerindra lain yang mengikuti Pemilu DPRD Sulsel 2019 untuk Dapil Sulsel II (Makassar B). Perolehan suaranya adalah: Lambang Partai Gerindra (7.711), Caleg No.1 Adam Muhammad (9.599), No.2 Hj. Emawati, S.S (6.547), No. 3 Misriani Ilyas S.P., M.Si. (10.057), No. 4 Syamsuddin Nur S.H., M.H. (2.652), No. 5 H. Abu Djaropi, S.E. No. 6 Muh. Rudi S.T (410).
Berdasar bukti perolehan suara tersebut, PTUN Makassar menilai KPU Sulsel sebagai Tergugat I tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Nasib caleg dalam sistem proporsional terbuka yang ditentukan oleh perolehan suara terbanyak tiap caleg dengan mudahnya diganti karena adanya tekanan dan kepentingan pihak tertentu secara melawan hukum.
Komitmen proporsional terbuka dan keterpilihan perempuan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai positif Putusan PTUN Makassar tersebut. Menurutnya, Putusan PTUN Makassar dalam kasus tersebut telah membantu menghadirkan keadilan pemilu bagi caleg yang dipecat partai secara tidak berkeadilan.
“Dalam sistem proporsional terbuka ada relasi yang lebih kuat antara pemilih dengan caleg yang mereka pilih,” kata Titi (21/7).
Titi menjelaskan, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih bisa langsung memilih caleg yang dikehendakinya. Maka, penyelenggara pemilu harus menerapkan asas pemilu secara cermat dalam setiap tahapan pemilu khususnya ketika ada friksi di internal partai.
Sebagai gambaran adanya tekanan dan kepentingan pihak tertentu secara melawan hukum itu, perolehan suara terbanyak oleh Misriani Ilyas malah membuat dirinya dipecat oleh Partai Gerindra. Sikap Partai Gerindra dikasus ini merupakan bentuk kesewenangan partai politik dalam undang-undang pemilu yang menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka.
Pemilih mengapresiasi Misriani sebagai perempuan caleg dengan perolehan suara terbanyak di daftar caleg bahkan melebihi suara lambang partai. Berdasar perolehan suara, jumlah suara Misriani setara dengan 27,2% dari total suara yang menjadi bagian perolehan kursi bagi partai.
Titi pun mengingatkan bahwa Putusan PTUN Makassar ini penting bagi komitmen keterpilihan perempuan. Saat caleg perempuan memperoleh suara terbanyak, tentu merupakan perjuangan yang tidak mudah dalam kontestasi pemilu dalam sistem proporsional terbuka.
“Di tengah masih tingginya ketimpangan gender yang ada di parlemen Indonesia partai mestinya betul-betul berkomitmen untuk melindungi kemurnian suara pemilih dan juga memastikan caleg perempuan yang sudah berjuang untuk pemenangan partai tidak diperlakukan secara tidak adil oleh partai,” jelas Titi.
Putusan PTUN Makassar ini pun bagi Titi penting untuk mengingatkan penyelenggara pemilu. Menurutnya, KPU tetap harus berkomitmen menerapkan tata kelola pemilu demokratis dari hulu ke hilir.
Putusan TUN Makassar ini mestinya jadi salah satu refleksi bagi pembuat UU untuk mengatur hal serupa dalam RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Selain itu mestinya Putusan itu bisa segera dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan menetapkan Misriyani Ilyas sebagai calon terpilih Pemilu DPRD 2019. Selain itu Partai Gerindra juga mestinya menghormati Putusan PTUN Makassar ini dan bisa segera melakukan tindak lanjut. []
USEP HASAN SADIKIN
Comments