Liputan Khusus
Objektivitas Partai Memberhentikan Dewan Terpilih
Sistem pemilu DPR dan DPRD Indonesia merupakan sistem proporsional yang menekankan pada relasi pemilih/rakyat kepada partai, bukan dewan. Kursi di parlemen adalah kursi ...
Liputan Khusus
Is It Fair To Dismiss The Elected Board?
Is it fair that elected board from election result, elected directly by the people, is dismissed from his public position by the party? ...
Liputan Khusus
Gakumdu, Penegakan Hukum Tak Padu
Data yang dipaparkan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak dalam seminar “Evaluasi Pilkada Serentak 2015†di Universitas Trisakti (15/3) mengonfirmasi tak ...
Liputan Khusus
Agar Pilkada 2017 (Benar-benar) Serentak
Rancangan tahapan dan jadwal Pilkada 2017 di bawah bayang-bayang ketakserentakan. Penundaan-penundaan di Pilkada 2015 dikhawatirkan terulang. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang diniatkan ...
Liputan Khusus
Revisi UU Pilkada yang Makin Buruk
Undang-undang Pilkada yang jadi dasar penyelenggaraan Pilkada 2015 lahir dari keadaan yang tak kondusif. Kekosongan hukum, permasalahan dalam proses, dan hasil keterpilihan yang ...
Liputan Khusus
Mengakhiri Drama Anggaran Pilkada
Pembiayaan Pilkada dari APBD membuat KPU mesti berhadapan dengan keterbatasan keuangan daerah dan tarik menarik kepentingan. Sudah saatnya Pilkada didanai lewat APBN. Â ...
Liputan Khusus
Utak-atik Skema Pembiayaan Pilkada Serentak
Penganggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 lalu menjadi hal yang penting untuk dievaluasi. Pembiayaan pilkada oleh APBD dinilai bermasalah. Berbagai skema lain diusulkan. Skema ...
Liputan Khusus
Sengketa Pilkada Setengah Hati
Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2015 tak banyak menjawab harapan para pencari keadilan. Ratusan sengketa harus mentah di tahap pemeriksaan pendahuluan, terganjal ...
Liputan Khusus
Pemilu Myanmar 2015 dalam Kenangan
8 November 2015 merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa dan negara Myanmar. Tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Myanmar yang diharapkan berlangsung secara jujur dan ...
Liputan Khusus
Kalkulasi Objektivitas MK
Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar menerima proses gugatan. ...











