Peningkatan Dana Bantuan Partai Bisa Jadi Momentum Reformasi Partai Politik

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan bahwa peningkatan dana bantuan partai politik semestinya dapat menjadi momentum reformasi menyeluruh di dalam tubuh partai. Partai politik di Indonesia harus didorong menuju partai politik modern yang mengemban misi clean and good government.

“Partai politik modern bersikap transparan dan akuntabel, khususnya menyangkut sumber dana partai yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan sah lainnya. Partai harus didorong ke arah ini,” ujar Roy dalam rilis yang diterima rumahpemilu.org (29/8).

Menurut Roy, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mesti melakukan audit keuangan atas laporan pertanggung jawaban dana bantuan partai karena berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). BPK dapat merujuk pada Peraturan BPK No. 5/2015.

“Akuntabilitas partai terkait dana bantuan negara rendah. Partai belum membuat laporan penggunaan dana bantuan sesuai dengan standar yang disyaratkan. BPK mestinya berperan,” kata Roy.

IBC mendorong agar dana bantuan partai diberikan pula kepada partai politik yang telah lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Minimal bantuan untuk biaya operasional organisasi, demi memenuhi prinsip keadilan anggaran.”