By Kedaulatan pemilih atau rakyat, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, tak hanya dapat diaplikasikan pada tahapan pemilu, melainkan berlangsung secara terus-menerus. Sejak pre election atau sebelum pemilu, election period atau periode pemilu, hingga post election atau paska pemilu.
Agar kedaulatan rakyat dalam gagasan demos dan kratos di negara demokrasi modern dapat bekerja dengan baik, pemilih harus memahami hak dan kewajibannya. Pada masa sebelum pemilu misalnya, pemilih wajib ikut serta dalam proses pemilihan pengurus partai dan perumusan produk hukum kepemiluan.
“Jadi, jangan tahu haknya saja, tahu juga kewajibannya agar pemilih tidak terkaget-kaget pada hasil dari proses politik yang berlangsung. Keterlibatan masyarakat sangat penting agar partai tidak hanya ditentukan oleh elit partai,” kata Arief pada diskusi “Kedaulatan Pemilih di Tahun Politik” di Gondangdia, Jakarta Pusat (5/1).
Kemudian, Arief mengatakan bahwa peran KPU memfasilitasi kedaulatan rakyat terletak pada masa tahapan pemilu. KPU wajib mengadakan berbagai program dan kegiatan untuk memudahkan masyarakat terlibat. Minimal, memastikan masyarakat dapat mengakses informasi kepemiluan dengan mudah.
“KPU menjaga kedaulatan itu lewat Rumah Pintar Pemilu, pembentukan relawan demokrasi dan komunitas peduli pemilu, membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga,” tukas Arief.
Pada paska pemilu, menurut Arief, pemilih wajib menjalankan kewajibannya dengan mengawal eksekusi program kerja serta visi-misi pasangan calon terpilih. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di isu demokrasi dan politik dapat berkontribusi dengan memberikan informasi mengenai pelaksanaan janji-janji kampanye pemimpin kepada masyarakat.
“LSM seperti JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) bisa memberikan informasi untuk memudahkan masyarakat mengetahui apakah visi-misi dan janji-janji kampanye dipenuhi oleh si terpilih. Kedaulatan pemilih di paska keterpilihan itu jauh lebih penting untuk dijaga,” tutup Arief.
Comments