Di Tahun Politik, Kedaulatan Pemilih Harus Lebih Powerfull

Pada diskusi bertajuk “Kedaulatan Pemilih di Tahun Politik” yang diadakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Koordinator Nasional (Kornas) JPPR, Sunanto, menekankan pentingnya rakyat mengimplementasikan kedaulatan politik yang dimilikinya di tahun politik. Banyak tahapan krusial penentu demokrasi dan kesejahteraan Indonesia di masa mendatang, yang tak boleh luput dari kontrol dan kehendak rakyat.

“Masyarakat ini harus sadar akan kedaulatannya agar masyarakat tak hanya menjadi objek dari proses politik yang dilakukan partai. Penyelenggara harus memastikan kedaulatan pemilih hadir di semua tahapan pemilu, termasuk pasca pemilu,” tegas Nanto di Kafe Ruang Tengah, Gondangdia, Jakarta Pusat (5/1).

Nanto menandaskan bahwa banyak proses pemilu yang tak memberikan ruang bagi pengejawantahan kedaulatan rakyat. Sebagai contoh, tahap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari pusat hingga kabupaten/kota dan pencalonan presiden-wakil presiden, partai tak memberikan akses kepada publik untuk ikut menentukan calon pemimpin.

“Di tahap pencalonan ini, yang ada hanya kedaulatan partai dimana hegemoni ketua partai lebih besar daripada publik. Yang dilakukan hanya target penetuan caleg (calon legislatif) dan capres (calon presiden) berdasarkan survey. Tapi apakah survey untuk kedaulatan pemilih?” ujar Nanto.

Nanto mendorong agar publik aktif berpartisipasi di semua tahapan pemilu. Bagi masyarakat yang mungkin menghadapi pilkada calon tunggal, memastikan kampanye yang seimbang antara kampanye calon dengan kampanye kotak kosong adalah hal penting dalam demokrasi elektoral.