By Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Senin (15/7). Mereka mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena menilai pelaksanaannya sarat persoalan, mulai dari dugaan korupsi dan pemborosan anggaran hingga politisasi serta penyempitan ruang sipil.
Koalisi menilai program yang sejak awal diklaim sebagai salah satu solusi intervensi stunting nasional tersebut telah melenceng dari tujuan awal dan berubah menjadi arena pembagian konsesi ekonomi bagi elite politik dan aktor keamanan. Dalam aksinya, MBG Watch menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, menghentikan program MBG serta membubarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua, membongkar dan mengusut tuntas dugaan korupsi dalam program MBG hingga ke level Presiden serta memberikan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti terlibat. Ketiga, mengalihkan seluruh anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Koalisi menyebut terdapat risiko kebocoran anggaran secara masif dalam rantai pasok operasional MBG. Menurut mereka, dana APBN yang semestinya diprioritaskan untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil, bayi, dan balita di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, justru berpotensi menyusut akibat praktik korupsi.
MBG Watch juga mengkritik pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BGN. Menurut koalisi, predikat tersebut merupakan penilaian administratif yang tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal untuk menilai keberhasilan dan tata kelola program MBG di lapangan.
“Kita hari ini mau menggeruduk Kejaksaan Agung, mereka buta dan tuli malah sibuk salaman sama Polri. Kasus korupsi MBG masih belum tuntas dan MBG masih jalan di tengah carut-marut tata kelola. Lebih baik alihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlinsos untuk warga miskin,” tegas perwakilan koalisi, Annete.
Selain dugaan penyelewengan anggaran, MBG Watch menyoroti politisasi dan militerisasi dalam pelaksanaan program. Koalisi menilai pengelolaan dapur umum melalui SPPG dan penentuan vendor tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada prinsip pemberdayaan ekonomi lokal. Menurut mereka, pengelolaan program justru berisiko dikuasai jejaring partai politik, kepolisian, dan militer.
Perwakilan MBG Watch, Agus Sarwono, mengatakan persoalan tata kelola program sebenarnya telah diperingatkan sejak tahun lalu. Namun, menurut dia, pemerintah tidak melakukan pembenahan yang diperlukan. Dia bahkan menantang Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kegagalan program tersebut apabila memang tidak dapat dijalankan dengan tata kelola yang baik.
“Proyek MBG ini jelas gagal sejak dalam perencanaan, karena 10 bulan mereka kerja tanpa regulasi. Kita sudah mengingatkan sejak tahun lalu ada masalah di tata kelola, yang seharusnya dibenahi, tapi mereka tidak melakukan apa pun,” kata Agus.
MBG Watch juga menyoroti dampak pelaksanaan program terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Koalisi menilai peta sebaran SPPG yang tidak akuntabel berpotensi memengaruhi harga sejumlah komoditas pangan pokok di pasar domestik. Menurut mereka, kondisi tersebut turut menekan daya beli kelompok masyarakat miskin, buruh, pengemudi ojek daring, hingga nelayan tradisional, termasuk masyarakat di kawasan Muara Angke.
Juru Bicara MBG Watch, Media Askar, mengatakan keberlanjutan aksi masyarakat sipil selanjutnya bergantung pada respons pemerintah dan lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Menurut Media, pemerintah dan lembaga penegak hukum kini memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah program tersebut.
“Kelanjutan aksi ini bergantung pada pemerintah, bolanya enggak di masyarakat sipil. Hanya ada beberapa lembaga yang paling mungkin mengevaluasi atau bahkan menghentikan MBG ini, di antaranya kepolisian dan Kejaksaan Agung termasuk KPK, DPR dan Presiden Prabowo,” kata Media.
MBG Watch merupakan koalisi dan platform masyarakat independen yang dibentuk untuk memantau, melaporkan, dan mendorong akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Koalisi ini terdiri atas gerakan masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, komunitas perempuan, serta kelompok masyarakat terdampak yang menyatakan komitmen untuk mengawal transparansi dan pemenuhan hak atas pelayanan publik yang bersih. []
Comments